Mantan direktur keuangan PT Amarta Karya Ditaha rugi negara Rp 46 miliar | Dr. Borat

Jakarta: KPK ditahan setelah mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya (Persero) Trisna Sutisna ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor virtual 2018-2020.

“Terhitung sejak 11 Mei hingga 30 Mei 2023, tim penyidik ​​menahan tersangka TS di Rutan KPK di Markas Komando Puspomal Jakarta Utara,” kata Wakil Presiden KPK Johanis Tanak dengan warna merah di rumah tersebut.
Putih KPK, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023.

Semula, dua tersangka, Trisnasutisna dan mantan direktur utama PT Amarta Karya Catur Prabowo, akan ditahan hari ini, kata Thanak. Namun, tersangka Catur Prabowo tidak dipanggil penyidik ​​KPK dengan alasan sakit.

Tanak menjelaskan, kasus tersebut bermula pada 2017. Saat itu, tersangka TS mendapat perintah dari Catur Prabowo (CP) yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT Amarta Karya.

Catur memerintahkan Trisna dan pejabat Bagian Akuntansi PT Amarta Karya untuk menyiapkan dana kebutuhan pribadinya dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya.

Tersangka TS dan beberapa karyawan PT Amarta Karya kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV untuk menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan subkontraktor sebenarnya yaitu fiktif.

Kemudian pada tahun 2018, didirikan beberapa CV badan usaha fiktif sebagai pemasok yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT Amarta Karya, semuanya diketahui sepenuhnya oleh tersangka CP dan TS.

CP Tersangka selalu memberikan disposisi “lanjutkan” untuk mengajukan anggaran pembayaran pemasok, sambil menyetujui surat perintah pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh TS tersangka.

Pembukuan bank, kartu ATM, dan kotak centang badan usaha CV fiktif itu dipegang oleh staf bagian akuntansi PT Amarta Karya, teman dekat CP dan TS, untuk dijadikan dasar dugaan CP.

“Uang yang diterima tersangka CP dan TS diduga digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, membeli emas, bepergian ke luar negeri, membayar anggota golf dan hadiah
kepada beberapa pihak lain yang berkepentingan,” kata Tanak.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 2(1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ayat 1. hukum pidana.

“Perbuatan kedua tersangka diduga menimbulkan kerugian ekonomi nasional sekitar Rp 46 miliar,” kata Tanak. MI/Adam Devi

(CDE)